Isu transformasi digital bisa dibilang sudah mulai berhembus di tahun 2010an. Akan tetapi konsep digitalisasi sendiri sebenarnya sudah ada sejak akhir abad ke-20. Saat itu teknologi informasi (IT) mulai memainkan peran penting dalam bisnis. Adopsi teknologi seperti komputer pribadi (PC) dan internet pada 1990-an menjadi cikal bakal berjalannya transformasi digital.

Keberadaan istilah transformasi digital menjadi lebih mengemuka bersamaan dengan meningkatnya pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat mendisrupsi model bisnis tradisional, lalu menghasilkan metode-metode baru dalam berinteraksi, bekerja, dan berinovasi. Di era kemajuan teknologi yang cepat, transformasi digital sangat penting bagi bisnis. Ketika beradaptasi dengan era digital ini, maka akan menghadapi tantangan yang membutuhkan navigasi efektif.

Brian Solis, analis dan antropolog digital independen yang diakui secara global, mendefinisikannya sebagai realokasi teknologi dan model bisnis untuk menciptakan nilai baru, pengalaman, dan kompetisi di dunia yang didominasi oleh teknologi digital.

Sedangkan David L. Rogers dari Columbia Business School mendefinisikan transformasi digital sebagai kemampuan organisasi untuk mengubah strateginya dalam menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh teknologi digital.

Forrester, sebuah perusahaan riset pasar global terkemuka memberikan definisi transformasi digital sebagai perubahan bisnis secara mendasar yang melibatkan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan performa perusahaan, mengembangkan hubungan dengan pelanggan, serta menciptakan efisiensi operasional.

Menyimak definisi-definisi para ahli tersebut, patut digarisbahwahi bahwa terdapat perubahan-perubahan mendasar dan strategis dalam menjalankan bisnis atau organisasi di saat teknologi digital mendominasi hampir semua kegiatan sehari-hari.

Tetapi, melihat fakta yang terjadi, harus diakui bahwa masih banyak yang tergagap-gagap dalam menjalankan transformasi ini. Tak hanya di Indonesia, bahkan di banyak belahan dunia pun demikian. Sehingga proses yang digadang-gadang akan menjadi pijakan baru dalam meningkatkan nilai tambah dalam bisnis, justru tak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan.

Selain masih belum mumpuninya penguasaan teknologi, terutama pada masyarakat lapisan bawah di negara berkembang, tak bisa diabaikan adanya fakta bahwa, dalam menjalankan bisnis masih banyak dipertahankan pucuk-pucuk pengambil keputusan yang tergolong digital immigrant. Yakni mereka yang lahir dan bertumbuh di era analog, di mana mereka masih menggunakan cara berpikir tradisional, dan hanya berubah secara digital untuk hal-hal sederhana. Seperti menggunakan gawai untuk chatting, belanja online, utak-atik image generator, atau berasyik masyuk dengan media sosial dan mencari hiburan.

Padahal dalam dunia digital dibutuhkan perubahan bisnis yang radikal, tidak hanya dalam hal penerapan teknologi, namun juga dalam cara memutuskan solusi itu sendiri. Pergeseran ini berdampak pada setiap aspek organisasi, tidak hanya mengadopsi teknologi baru tetapi juga membutuhkan manajemen perubahan yang substansial dalam operasi bisnis, serta keterlibatan pelanggan.

Terbilang tidak sedikit, yang berpikir bahwa digitalisasi hanyalah pergeseran platform. Nyatanya banyak hal yang harus berubah, seperti model bisnis, cara bekerja, cara pandang hingga perancangan road map bisnis yang progresif.

Harus disadari, keberadaan transformasi digital membuat dunia makin terbuka, banyak sekali sekat-sekat maupun aturan-aturan yang mau tak mau wajib dilakukan pembaruan. Tak ada lagi istilah “out of the box”, karena gelombang otomasi membentuk cara berpikir “there is no box”. Eksplorasi ide nyaris tanpa batas, bahkan fantasi-fantasi pun berpotensi besar menjadi realitas, memasuki pasar baru, menjangkau pelanggan baru, atau memberikan produk dan layanan dengan cara baru.

Kemampuan beradaptasi terhadap cepatnya perubahan adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Mempertahankan cara berpikir tradisional justru membuat banyak aspek bisnis tak berkembang. Manusia-manusia di pusaran digitalisasi dituntut terus berinovasi dalam rangka pengembangan bisnis. Belum lagi soal mata rantai, baik di urusan business to business maupun business to consumer, tak boleh terlewat untuk disimplifikasi.

Masih banyak yang membangun produk digital, tapi justru tidak membuat lebih sederhana penyelesaian masalah. Contohnya saat mengembangkan aplikasi mobile, kemudahan bagi pengguna untuk mengoperasikannya sering kali terabaikan. Aplikasi hanya dibuat untuk mengabsahkan adanya digitalisasi, tapi urusan memudahkan atau membuat semua menjadi lebih sederhana, gagal diimplementasikan dengan tepat. Biasanya produk digital berkarakter seperti ini akan lekas ditinggal para penggunanya, atau dibiarkan mati pengembangnya karena seringkali dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran suatu instansi, tak jelas tujuannya apa.

Cara pandang yang tidak tepat juga terjadi di area investasi. Transformasi digital bukan berarti otomatis terjadi penurunan biaya investasi, walaupun ada beberapa sektor yang bisa saja mengalaminya. Tapi investasi di bidang teknologi digital juga memiliki variabel-variabel biaya yang tidak sederhana. Dari urusan infrastruktur, kemanan data, hingga penggunaan software dan tentu saja human resources. Adapun soal pengurangan biaya, justru diproyeksikan transformasi digital ini akan membantu organisasi mengurangi biaya dengan mengotomatiskan proses, meningkatkan efisiensi, dan merampingkan operasi.

Urusan kultur perusahaan atau organisasi dan instansi juga patut jadi perhatian. Di mana gaya birokratis yang cenderung berlapis-lapis membuat banyak urusan menyangkut penyelesaian masalah makin rumit. Padahal penyederhanaan sistem di segala lini sudah tak bisa dihindarkan jika ingin menjalankan transformasi digital.

Termasuk di dalamnya menyangkut leadership, yang mana penyerapan sumber ide dari bawah atau atas sudah tak jadi isu yang relevan. Yang jelas, transformasi digital memerlukan komitmen dari tingkat manajemen puncak. Jika tidak ada dukungan atau visi yang jelas dari pimpinan, proses transformasi bisa terhambat.

Departemen-departemen dalam satu organisasi tak bisa lagi bekerja terpisah mementingkan achievment masing-masing. Bekerja secara terintegrasi dan berkolaborasi harus jadi perilaku baru. Seiring dengan wajibnya tenaga kerja memiliki keterampilan yang cukup di bidang teknologi digital seperti algoritma, analitik data, SEO, UI/UX, keamanan siber, AI, atau manajemen cloud, dsb. Bukan sekadar pandai berkomentar dan memencet tombol “like” di media sosial, lalu berubah menjadi individu yang toxic dengan perilaku yang obsesif terhadap viralitas. (*)